PDIP usung Ahok jadi Kepala IKN Nusantara

PDIP Dorong Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara

Beritaorbit.com, Jakarta-Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dinilai memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Tetapi, siapa yang akan diputuskan, kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 27 Januari 2022.

Terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, kata Hasto, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga  Kerap Dipermusuhkan dengan Megawati, Ini Jawaban dari Cak Nun

Untuk mengelola IKN di Kalimantan, kata dia, memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.

Tak hanya itu, kepala otorita IKN juga memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city”sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.

“Juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia,” kata Hasto.

Dirinya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. “PDIP menyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP,” katanya.

Baca Juga  Kemenag Kota Bogor: Dana Haji Dikelola BPKH

Terkait nama Mensos Tri Rismaharini sebagai Kepala Otorita IKN, kata Hasto, Tri Rismaharini sudah mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi sebagai Mensos. Begitu pun Abdullah Azwar Anas yang menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *