Bappenas Putuskan Nama Ibu Kota Baru “Nusantara”
Berita Orbit, Jakarta-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memutuskan nama “Nusantara” akan dipakai sebagai nama ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Gedung MPR/DPR Senayan pada Senin 16 Januari 2021.
“Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara,” kata Suharso dalam rapat tersebut.
Suharso mengatakan, mulanya ada 80 nama yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo, beberapa di antaranya ialah Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara. Namun, akhirnya nama “Nusantara” yang mendapat restu dari Jokowi.
Ada sejumlah alasan nama “Nusantara” dipilih untuk menjadi nama ibu kota baru. Pertama, nama itu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu. Kedua, nama itu pun sudah menjadi ikon internasional.
Suharso mengatakan, nama itu rencananya akan dimasukkan ke dalam draf RUU IKN, tetapi ditahan lantaran belum mendapat konfirmasi dari Presiden Joko Widodo. Adapun dalam draf memang tidak ada nama ibu kota baru, hanya disebut sebagai “ibu kota negara”.
Menuai Kritik
Keputusan itu pun menuai penolakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam rapat yang sama, anggota Panja RUU IKN dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan nama “Nusantara” memiliki potensi multi tafsir ke depannya. Selain itu, nama Nusantara pun tidak tercantum di dalam draf RUU IKN sehingga tidak bisa diketahui latar belakang, alasan, dan tujuan nama itu digunakan.
“Kami memandang, ada kekhawatiran substitusi atau pemahaman dan kerancuan penyebutan nama (Nusantara) ketika digabungkan dalam IKN,” kata Ecky.
Senada, Ketua DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan tidak setuju dengan keputusan itu. Pasalnya, ia belum menemukan landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan historis yang melatarbelakangi pemilihan nama tersebut.
Karenanya, Agustin masih akan menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah mengenai pemilihan nama tersebut.
“Saya masih belum bisa meyakinkan diri untuk menyampaikan kepada DPRD untuk bisa menerima rasa Nusantara ini,” tandasnya.
Kritik pun mengemuka dari luar gedung parlemen. Sejarawan JJ Rizal sebagaimana dikutip dari Kompas.com mengatakan nama Nusantara tidak mencerminkan kesetaraan antar seluruh unsur bangsa Indonesia, bahkan nama Nusantara mencerminkan arogansi dan dominasi elite Jawa Keraton.
Menurutnya, dalam diskusi mengenai negara pasca kemerdekaan pada masa pergerakan dahulu, nama “Nusantara” segera disingkirkan karena Jawa-sentrik.
“Sebab, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit),” kata Rizal.
Kata Nusantara sendiri berasal dari dua kata yakni “nusa” dan “antara”. Kata “nusa” dalam bahasa Jawa kuno berarti pulau dan “antara” dalam bahasa sansekerta berarti jarak, luar atau selisih. Istilah ini pertama kali digunakan pada masa Majapahit.
Dengan kata lain, Nusantara merujuk pada tanah/pulau yang berada di luar Majapahit. Menurut Rizal, istilah itu pun tidak hanya tentang wilayah geografis, tapi juga tentang keberadaban.
“Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur, atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis,” kata dia.
