Berita Orbit – Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin meminta Indonesia menolak kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akhir Oktober mendatang. Hamianin mengatakan, kedatangan Putin akan menjadi penghinaan bagi demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum.
“Kehadiran (Putin) di acara internasional mana pun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional,” kata Hamianin melalui pernyataan tertulis pada Rabu 23 Maret 2022.
Hamianin menyebut Putin sebagai “kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh”. Karenanya, Putin dinilai tidak punya hak untuk tampil di forum internasional.
Oleh sebab itu, ia pun meminta negara-negara demokrasi untuk turut berpartisipasi mengakhiri perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Rusia di Ukraina.
Isu mengenai kehadiran Vladimir Putin di forum G20 memang menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya, pada 24 Februari lalu, Putin melancarkan invasi ke Ukraina, dan mengobarkan salah satu perang terbesar pada dekade ini.
Akibat aksinya itu, dunia internasional ramai-ramai mengecam Putin. Bahkan, Rusia diberondong dengan berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara barat, termasuk pembekuan aset milik Putin, pejabat-pejabat Rusia, dan para oligarki Rusia.
Amerika Serikat sendiri menyatakan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Hal itu menyusul serangan Rusia terhadap fasilitas sipil seperti perumahan dan rumah bersalin di Ukraina.
Meski begitu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan Putin berencana menghadiri KTT G20 di Bali. Namun, keputusan itu masih belum final dan harus melihat perkembangan selanjutnya.
Indonesia sendiri punya sejarah bersikap atas kejahatan internasional. Pada Desember 2021 lalu, Pemerintah Indonesia tidak mengundang Myanmar dalam Bali Democracy Forum menyusul kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil. Kementerian Luar Negeri mengatakan, keputusan itu diambil karena ketidakjelasan siapa yang harus diundang.
