Singgung Biaya Pemilu Mahal, Ridwan Kamil Buka Suara
Berita Orbit, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai bahwa penyelengaraan pemilu 2024 mendatang perlu direfleksikan terutama masalah mahalnya biaya pelaksanaan hingga tahapan pemilihan umum secara langsung.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini buka suara soal kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara lain, hingga dirinya menduga ada masalah dalam sistem demokrasi di tanah air.
“Ada pertanyaan kita merdeka lebih dulu kenapa kesejahteraan tidak setara seperti negara-negara yang disebut. jangan-jangan demokrasi yang kita pilih banyak masalah,” kata Kang Emil saat menjadi pembicara di acara 10 Tahun Forum Pemred, di Jakarta, Jumat 5 Agustus 2022.
Baca juga: Ridwan Kamil Datangi ‘Iron Man’ Penyelamat Korban Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur
Tak hanya itu, Kan Emil juga bercerita mengenai pengalamannya bertempur di Pilwalkot dan Pilgub yang membutuhkan modal besar bahkan semua tingkatan kabupaten/kota sampai menjadi presiden demokrasi dengan biaya yang mahal.
“Refleksi ada di situ saya produk demokrasi tanpa pemilihan langsung seorang Ridwan Kamil tidak bisa jadi walikota Bandung jadi gubernur Jabar tapi demokrasi kita mahal sekali ratusan triliun modal kepala desa untuk kampanye untuk bupati wali kota gubernur sampai presiden,” ungkap Kang Emil.
Masalah ini menurutnya perlu ditinjau lebih dalam lagi khususnya undang-undang kepemiluan, apakah harus dengan biaya yang mahal sampai penyebab masalah demokrasi yang berasal dari aturan mainnya.
Baca Juga: HAKI Citayam Fashion Week, Ridwan Kamil Beri Pesan Untuk Baim Wong
“Ini negara paling banyak demokrasi coblosannya. Oleh karena itu kita harus refleksi jangan-jangan demokrasi kita putuskan oleh KPU dan UU itu perlu dikunjungi lagi,” kata Kang Emil.
Diketahui, biaya pemilihan umum di tahun 2024 mendatang berkisar antara Rp86-110 triliun mencapai lebih dari dua kali lipat total anggaran pelaksanaan pemilu pada kurun 2004-2019. Kebutuhan ini dinilai lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro, Rami Ramdana, dan Drewya Cinantyan pada 2004 tercatat senilai Rp4,5 triliun, lalu 2009 Rp8,5 triliun, 2014 senilai Rp15,6 triliun, dan 2019 Rp25,6 triliun.
Baca Juga: Hari Kedua Pendaftaran Peserta Pemilu 2024 Hanya Satu Parpol yang Datang ke KPU
