gas elpiji

Kenaikan Harga LPG Hambat Laju Pemulihan Ekonomi

Berita Orbit, Jakarta-Rencana pemerintah menaikkan harga gas LPG subsidi kemasan 3 kilogram (kg) guna menghemat keuangan negara dinilai Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira tidak tepat.

Bhima menyebut, penerapan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi tersebut justru akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Sebab, kenaikkan LPG 3 kg akan memperburuk daya beli masyarakat yang saat ini tengah tertekan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

“Jadi, pemerintah seharusnya bisa all out untuk mencegah terjadinya kenaikan harga,” ujarnya.

Bhima menerangkan, stabilitas harga sendiri merupakan suatu keharusan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebab, stabilitas harga yang terjaga akan menstimulus daya beli masyarakat yang terdampak parah pandemi Covid-19.

Baca Juga  Ridwan Kamil Punya Firasat Alami Kehilangan pada 16 Minggu Lalu

“Stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi di tengah lonjakan harga pangan. Sebab, hal ini dapat menyulut inflasi yang lebih tinggi.

“Pemerintah kalau ingin melakukan efisiensi ialah kurangi belanja untuk birokrasi, lakukan penghematan ekstrim belanja negara. Lalu dananya dialihkan untuk subsisdi pangan maupun subsidi energi untuk stabilitas harga,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Baca Juga  Edy Mulyadi Resmi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penghinaan IKN

“Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, gas yang 3 kilogram itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *