Berita Orbit, Papua – Usai penangkapan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataau Komnas HAM menemukan adanya tanda meningkatnya kekerasan di Papua
Eskalasi meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi di Papua, disebutkan Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro saat menyampaikan keterangan pers, Sabtu (14/1/2023). “Komnas HAM menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua meningkat, terutama pasca peristiwa penangkapan Lukas Enambe,” ujar Atnike.
Peristiwa penangkapan pihak KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Nambe pada Selasa (10/1/2023) menimbulkan kericuhan yang menyebabkan 19 orang ditangkap oleh polisi untuk diamankan dan melakukan pemeriksaan.
Polisi sudah memulangkan 14 simpatisan yang terlibat pada kericuhan tersebut, termasuk dua orang diantaranya yang dianggap sebagai provokator yang melakukan pelemparan di Mako Brimob Kotaraja. Belasan orang tersebut juga telah berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang bisa melanggar hukum.
Lukas Enembe diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kini telah dilakukan penahanan.
KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selain Lukas, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka sebagai tersangka pemberi suap. Rijatono diduga menyuap Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua agar bisa memenangkan sejumlah proyek infrastruktur.
Atnike meminta kelompok bersenjata dan juga aparat untuk menghindari adanya kekerasan. Semua pihak diharap untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memicu konflik kekerasan di Papua.
“Secara khusus kami meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan berlebih dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah humanis yang sesuai dengan prinsip HAM,” tegasnya. ***
