Heboh Bansos DKI, Mensos Angkat Bicara
Berita Orbit, Jakarta – Dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tahun 2020 lalu mencuat ke publik.
Isu bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan melalui sebuah thread Twitter oleh akun Twitter @Kurawa yang mengaku telah melakukan investigasi atas dugaan korupsi itu baik investigasi lapangan dan investigasi berdasarkan hasil audit.
Awalnya, pemilik akun bernama Rudi Valinka mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Disamping besarnya dana, Kurawa juga memberikan data mengejutkan bahwa pengawas Pasar Jaya ternyata juga adalah Ketua DPP relawan Gubernur yang saat itu menjabat yaitu Anies Baswedan. Namanya Sutrisno Muslimin.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
Isu itu membuat Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini angkat suara. Ia menegaskan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Mensos pada akhir Desember 2020, bansos beras telah diganti menjadi bansos tunai. Sehingga selama dua tahun terakhir, Kemensos tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk beras.
“Aku enggak bisa jawab. Kita enggak pernah kasih beras selama dua tahun ini. Kita tidak kasih beras ke masyarakat,” ujar Mensos Risma saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, (13/1/2023).
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan soal penyaluran bansos itu pada 2021 dan 2022. Menurut dia, laporan pertanggungjawaban atas program yang dijalankan pemerintah DKI di masa pandemi Covid-19 itu sudah rampung dan diperiksa.
“Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” kata dia.
Sementara, dikutip dari Tempo, telusur hasil audit BPK DKI memperlihatkan, realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) DKI pada 2020 mencapai Rp 4,7 triliun. Seluruh dana tersebut digunakan untuk biaya penanggulangan pandemi Covid-19.
Rinciannya adalah realisasi BTT penanganan pandemi di bidang kesehatan senilai Rp 918,61 miliar. Sementara penggunaan BTT untuk penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) mencapai Rp 3,78 triliun.
Total ada sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercatat sebagai penerima BTT untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Dinas Sosial mendapatkan jatah terbanyak, yakni Rp 3,69 triliun. *
