Berita Orbit, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan Golkar sedang mengkaji ide perpanjangan masa jabatan presiden. Ada sejumlah alasan yang digunakan sebagai pembenar untuk membuka kotak pandora tersebut.
“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Februari 2022.
Alasan pertama, Mekeng mengatakan mendapat banyak aspirasi dari masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dalam sejumlah survei, Presiden Joko Widodo memang masih unggul dari aspek elektabilitas.
Alasan kedua berasal dari sisi ekonomi. Menurutnya, jika digelar Pemilihan Presiden pada tahun 2024 maka akan membuat ekonomi terganggu atau bahkan defisit padahal ekonomi Indonesia sendiri masih belum tumbuh dengan baik lantaran hantaman pandemi covid-19, dan defisit anggaran pun masih tinggi.
Mekeng menjelaskan, selama masa darurat pandemi covid-19 defisit anggaran diperkenankan melampaui 3 persen. Di sisi lain, pembiayaan negara pun banyak ditopang oleh utang.
Pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun dan pada 2022 utang mencapai Rp600 triliun.
Namun, pada 2023 mendatang semua sudah harus kembali normal sesuai UU keuangan Negara. Dengan demikian, defisit anggaran pun harus dipertahankan di bawah 3 persen.
“Mulai tahun 2023 ini defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen. Artinya, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU Keuangan Negara yaitu berada di bawah 3 persen” katanya.
“Nanti kalau sudah ada hiruk pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara? Pasti tersendat, ini bahaya”.
Selain itu, pada masa Pemilu investasi pun tidak bisa banyak diharapkan sebab para investor masih bersikap “menunggu dan memperhatikan” perkembangan politik.
Terlebih, Mekeng mengingatkan, Pemilu itu sendiri memakan biaya yang sangat besar, mencapai sekitar Rp100 triliun. Dan dalam kondisi itu, pemerintah juga harus terus menggelontorkan bantuan sosial dan menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Jika hutang tidak boleh dan semua bantuan ditarik karena menjelang Pemilu, bagaimana ekonomi bisa bergerak. Ekonomi bisa tambah hancur kalau semua itu ditarik,” tandasnya.
