Berita Orbit, Moskow – Presiden Rusia Vladimir Putin resmi memerintahkan untuk mengirim pasukan memasuki dua wilayah Ukraina, antara lain Donestk dan Luhansk. Putin menyebut pengiriman pasukan ini sebagai “misi perdamaian”.
Sebagai informasi wilayah Donestk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina –berbatasan langsung dengan Rusia–yang diduduki oleh pasukan separatis pro-Rusia. Pasukan ini pun mendeklarasikan kemerdekaan menjadi Republik Rakyat Donestk(DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).
Pada Senin 21 Februari 2022, Putin menandatangani dekrit mengakui kemerdekaan dan kedaulatan dua negara yang diklaim sepihak tersebut. Selain itu, Putin dan pimpinan masing-masing “republik” juga menandatangani perjanjian kerja sama untuk saling membantu antara ketiga negara tersebut.
Meski begitu masih belum jelas apakah perintah ini menjadi awal dari invasi Rusia atas Ukraina yang telah diperingatkan selama berminggu-minggu oleh negara barat. Namun, sejumlah pejabat Amerika Serikat dan negara-negara barat mengatakan perintah ini adalah “tembakan salvo pembuka” atau dengan kata lain aka nada operasi militer yang lebih besar mengarah ke Ukraina.
Salah satunya adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield yang meminta digelarnya rapat darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Senin sore. Dia mengatakan, pengiriman pasukan bertajuk “misi perdamaian” itu adalah “upaya untuk menciptakan dalih untuk invasi yang lebih dalam”.
Menurutnya, klaim Rusia yang menyebut pengiriman pasukan ke dua wilayah Ukraina itu sebagai hal yang tak masuk akal.
“Kita tahu apa sebenarnya itu,” kata Thomas-Greenfield.
NATO Kutuk Pengakuan Kemerdekaan DPR dan LPR
Kepala Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengutuk keputusan Putin mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donestk dan Republik Rakyat Luhansk pada Senin 21 Februari 2022.
“Saya mengutuk keputusan Rusia yang mengakui proklamasi kemerdekaan sepihak dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk,” kata Stoltenberg dalam pernyataan resminya pada Selasa 22 Februari 2022 dilansir dari Moscow Times.
Menurut Stoltenberg, tindakan Rusia ini telah merusak kedaulatan dan integrasi wilayah Ukraina secara lebih dalam. Keputusan itu dianggap langkah mundur dari penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dan negara barat, serta pelanggaran terhadap Protokol Minsk yang ditandatangani juga oleh Rusia.
“Moskow terus saja menyiram minyak ke atas bara konflik di timur Ukraina dengan menyediakan dukungan finansial dan militer kepada kelompok separatis,” kata dia.
Stoltenberg mendesak Rusia untuk “memilih jalur diplomasi” dan menarik sekitar 150 ribu tentaranya yang bersiaga di perbatasan Ukraina, yang disebut-sebut negara barat sebagai persiapan untuk serangan.
