Rudy Susmanto Tampung Aspirasi Buruh yang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

oleh -90 Dilihat

CIBINONG – Aliansi Buruh Bogor melakukan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Bupati Bogor di Cibinong pada Senin (19/9/2022).

Tuntutan lain para buruh dalam demo ini adalah meminta kenaikan upah minimum 2013 sebesar 13 persen, menolak UU Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah pekerja dengan massa kerja di atas 1 tahun sebesar 13 persen.

Perwakilan massa buruh sempat melakukan audiensi dengan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Audiensi turut dihadiri Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin dan Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol. Kav. Gan Gan Rusgandara dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo.

Rudy Susmanto mengatakan ada 18 perwakilan serikat buruh yang hadir dalam audiensi ini.

Baca Juga  Tujuh Prioritas Penindakan Operasi Patuh Lodaya 2022

“Terima kasih aksi dilakukan secara damai dan kondusif,” kata Rudy, Senin (19/9/2022).

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa aspirasi dan masukan dari para buruh ini akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Perlu kami tegaskan bahwa, kami tidak melawan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi hasil rekomendasi hari ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.

Terkait ancaman buruh untuk tidak akan mengakhiri sebelum surat rekomendasi Pemkab Bogor dikeluarkan hari ini, Rudy memastikan hal itu tidak akan terjadi

“Tadi kita sepakat demo akan dilakukan satu hari ini. Kita akan keluarkan surat rekomendasi bersama Pemkab Bogor pada hari ini,” ungkap Rudy.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo mengatakan ada 4 tuntutan perwakilan pengunjuk rasa.

Baca Juga  Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Dorong Situ Pemda Jadi Destinasi Wisata

“Ada kenaikan upah, tolak kenaikan BBM, upah pekerja pemula dan cabut Omnibus Law,” ungkapnya.

Menurut dia, tuntutan para buruh dalam demo ini menjadi domain kewenangan pemerinfah pusat danpemerintah provinsi.

“Kalau kenaikan upah itu kan kewenangan gubernur, sementara kenaikan BBM dan Omnibus Law domainnya presiden,” papar Teguh.

Politisi PKS ini memaklumi tintutan para buruh dalam demo ini.

“Kita pahami tuntutan pendemo. Pasalnya, BBM naik 30 persen sementara upah buruh tidak naik. Pendapatan mereka kan terkoreksi sangat besar,” tandas Teguh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.