BeritaOrbit.com, Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya kabarnya akan segera membongkar pasang (Mutasi) kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat di tingkat bawahnya dalam waktu dekat ini. Hal itu dilakukannya dalam upaya mempercepat akselerasi pemenuhan janji kampanye pada masa-masa terakhirnya memimpin ‘Kota Hujan’.
Diketahui, duet Bima Arya – Dedie A Rachim akan pungkas pada 23 Desember 2023 mendatang. Sedangkan beberapa janji kampanyenya masih belum terealisasi.
Namun, di balik proses mutasi yang prosesnya tengah berjalan ini. Tersiar kabar kurang mengenakan, dimana ada informasi beredar jika sejumlah pejabat baik eselon II atau III dan lainnya, dipanggil oleh pemilik hak preogratif yakni Wali Kota Bogor Bima Arya.
Jika pemanggilan pejabat oleh Bima bisa dimaklum oleh beberapa pihak. Namun, ada kabar lain terkait pemanggilan pejabat juga tapi dilakukan bukan oleh Bima, wakilnya Dedie A Rachim bahkan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah.
Tetapi, pemanggilan yang dilakukan pihak luar dari Pemkot Bogor ke rumah pribadi orang tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengakui, sudah mendegar desas-desus jika ada pihak luar selain Bima Arya, melakukan pemanggilan pejabat yang akan mutasi atau mendapat promosi jabatan.
Akhmad Saeful atau yang biasa disapa Gus M ini menjelaskan, bahwa perubahan struktur OPD seluruhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Namun, ia mengingatkan agar rotasi dan promosi harus sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan tempatnya.
“Memang rotasi dan promosi itu sepenuhnya hak wali kota. Tapi jangan sampai dipaksakan, kalau golongan belum cukup ya jangan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Selain itu, ia juga mengingatkan, jangan sampai rotasi maupun promosi dilakukan atas ‘selera’ pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor.
“Tetapi jangan sampai ada intervensi dari pihak luar maupun ASN non Baperjakat untuk memuluskan kepentingan tertentu,” tegas pria yang diketahui juga hobi menunggang kuda ini.
Ia menambahkan, bahwa rotasi bagus untuk penyegaran agar dapat berakselerasi, promosi juga baik agar dapat melahirkan pemimpin baru.
Kendati demikian, ia menyayangkan mengapa rotasi maupun promosi masih tertunda seakan seperti diulur-ulur. Padahal, kabar itu telah mencuat sejak Desember 2022.
“Bahkan isu beberapa kepala Dinas telah dipanggil oleh wali kota untuk dimutasikan juga sudah santer terdengar, tidak lama setelah dilaksanakan uji kompetensi pejabat eselon 2 dilaksanakan. Upaya ini terlihat seperti main-main dan hanya sebagai pembenaran,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, tertundanya mutasi promosi ini bahkan mengakibatkan bergulirnya isu yang dapat membuat situasi kerja tidak kondusif, munculnya kelompok-kelompok birokrasi, dan kentalnya politisasi birokrasi.
“Jangan sampai tertundanya mutasi promosi ini ada tarik menarik kepentingan politik penguasa, dalam mengamankan kemana berlabuhnya kepemimpinan selanjutnya atau kepentingan politik lainnya,” paparnya.
Gus M menegaskan, bahwa ada beberapa jabatan yang sengaja dibiarkan kosong. Diantaranya, Sekdis PUPR , Kabag Keuangan Setwan, beberapa kabid di dinas, serta kekosongan pada staf ahli.
“Perlu menjadi perhatian apakah tertundanya proses ini dikarenakan bongkar pasang terkait pengamanan suksesi. Karena terlanjur beredar informasi keterlibatan pihak luar, maka dinas terkait akan kita panggil nanti untuk dimintai klarifikasinya,” tandas dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Elyis Sontikasyah mengaku belum mengetahui kapan rotasi dan promosi dilakukan.
“Wah kalau saya belum mendapatkan informasi,” singkatnya.
