Berita Orbit, Bogor – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan Automated Guideway Transit (AGT) dan kereta gantung (cable car) untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak, Jawa Barat. Usulan itu didasari oleh kajian komprehensif yang dilakukan BPTJ sebelumnya.
“Jadi wisatawan yang akan ke Puncak sudah dapat mengakses moda transportasi massal berbasis rel mulai dari Sentul City, untuk menghindari kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi,” kata Direktur Prasarana BPTJ Jumardi dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 20 Maret 2022.
Rencananya, rel di jalur puncak itu akan terbentang sepanjang 27,88 kilometer dan terbagi ke dalam 2 segmen. Segmen I yaitu antara Sentul City-Taman Safari sepanjang 23,40 kilo meter, rencananya segmen ini akan diisi dengan moda kereta AGT.
Selanjutnya, segmen II akan membentang sepanjang 4,48 kilometer dari Taman Safari-Puncak. Rencananya segmen ini akan menggunakan kereta gantung.
“Kalau melihat wisatawan yang ke Puncak itu biasanya membawa banyak barang. Sebab mereka umumnya menginap 1-2 malam beserta kerabat atau teman. Ini lebih tepat dilayani dengan kereta AGT yang memungkinkan membawa barang sementara kereta gantung tidak memungkinkan itu,” kata Jumardi.
Ada sejumlah alasan kereta gantung dan AGT dinilai pas untuk kawasan puncak. Pertama, angkutan umum di Puncak bertujuan untuk mengurangi beban kemacetan lalu lintas berbasis jalan, karenanya diperlukan moda berbasis rel yang juga mampu memenuhi fungsi angkutan umum secara maksimal.
Kedua, moda transportasi umum tersebut juga harus mempertimbangkan potensi permintaan dan aspek teknis lainnya.
“Selain itu tentu harus mempertimbangkan karakteristik demand serta faktor teknis yang paling memungkinkan, sehingga akan menarik perhatian investor untuk mendanai,” kata dia.
Jumardi menambahkan, moda transportasi lain yang menjadi opsi adalah monorail dan LRT. Namun LRT membutuhkan ruang dan biaya lebih besar, sementara penyuplai monorail secara global tidak cukup banyak sehingga keberlanjutan suku cadang jadi kurang terjamin.
Butuh Rp7,31 Triliun
Jumadi pun mengungkapkan, untuk merealisasikan ide tersebut, diperlukan anggaran sekitar Rp7,31 Triliun, dengan rincian biaya pembangunan kereta AGT sebesar Rp6,32 triliun dan pembangunan kereta gantung sebesar Rp693 miliar.
Idealnya, pembangunan infrastruktur ini dilakukan dalam skema Kemitraan antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Peran pemerintah diperlukan untuk pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.
