Berita Orbit – Kamboja akan menggelar pertemuan tingkat menteri para anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 16-17 Februari mendatang. Namun, negara ketua perhimpunan itu tidak mengundang perwakilan junta militer Myanmar, sebagai gantinya Kamboja mengundang perwakilan non-politik Myanmar untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
“Sementara itu, kami mendorong Myanmar untuk diwakili oleh seorang (pejabat) tingkat non-politik daripada membiarkan kursinya kosong,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry dikutip dari Antara.
Sounry pun menambahkan, terserah Myanmar untuk memutuskan siapa yang akan mewakili.
Keputusan itu diambil lantaran para anggota ASEAN tidak mencapai konsensus untuk mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk oleh junta militer. Hal ini menyusul gagalnya Myanmar melaksanakan konsensus yang telah disepakati antara ASEAN dan junta untuk mewujudkan perdamaian di negeri 1000 pagoda.
Myanmar jatuh dalam krisis politik yang tak tampak ujungnya sejak militer menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis tahun lalu. Penggulingan itu diikuti dengan kampanye persekusi kepada musuh-musuh militer, Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menaksir militer Myanmar telah membunuh 1.500 rakyatnya sendiri.
Sejumlah kelompok pro-demokrasi pun bergerak membentuk pasukan dan mengangkat senjata. Kini, pertempuran terjadi di berbagai pedesaan antara militer Myanmar dan kelompok pro-demokrasi.
Pasukan militer di pedesaan juga sedang bertempur di banyak tempat dengan kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata dan membentuk pasukan etnis minoritas.
Kamboja mengatakan dalam pernyataan pada Rabu mereka “sangat khawatir” tentang perkembangan di Myanmar, termasuk laporan tentang kekerasan yang terus berlangsung dan kemerosotan kondisi kemanusiaan.
“Negara-negara ASEAN menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan dan bagi semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya,” kata pernyataan itu.
ASEAN tahun lalu membuat kejutan dengan melarang junta militer Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena gagal menghormati konsensus perdamaian ASEAN.
Meski begitu, tampak masih ada perbedaan pendapat tentang isu tersebut. Hal itu terlihat dari pertemuan antara Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin militer Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari lalu. Sejumlah negara tetangga di kawasan itu khawatir kunjungan tersebut bisa ditafsirkan sebagai dukungan bagi junta.
Sebagai ketua ASEAN, Hun Sen mendapat tekanan untuk mendesak Min Aung Hlaing mematuhi kesepakatan damai ASEAN. Beberapa anggota telah menuntut agar pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, yang menjalani persidangan, dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung dalam proses perdamaian.
