27 February 2022, Berlin: Robert Habeck (Greens), Federal Minister of Economics, speaks during the special session of the Bundestag on the war in Ukraine. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (MaxPPP TagID: dpaphotosfive617306.jpg) [Photo via MaxPPP]

Jerman akan Bekukan Aset Milik Para Oligark Rusia

Berita Orbit – Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyatakan pemerintah Jerman segera membekukan aset milik para oligark Rusia sesegera mungkin. Hal itu akan menjadi sanksi bagi pemerintah Rusia atas invasinya ke Ukraina.

 

“Aset-aset para oligark harus dibekukan sesegea mungkin. Dan saya kira lembaga pemerintahan federal terkait akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Habeck kepada reporter pada Kamis 3 Maret 2022.

 

Adapun, lanjut Habeck, proses pembekuan aset milik para oligark Rusia akan dilakukan lintas sektor, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan juga Kekanseliran Jerman.

 

Sebagai informasi, istilah ” oligarki ” berasal dari bahasa Yunani Kuno oligarkhia yang berarti “pemerintahan segelintir orang”. Sejumlah nama oligarki Rusia di antaranya Roman Abramovich, Alexander Abramov, Oleg Deripaska, Mikhail Prokhorov, Alisher Usmanov, Khan Jerman, Viktor Vekselberg, Leonid Mikhelson, Vagit Alekperov, Mikhail Fridman, Dmitry Rybolovven, dan Viktorin Malkin.

Baca Juga  Polda Sulteng Klaim Penanganan Unjuk Rasa di Parimo Sesuai SOP

 

Hubungan antara Putin dan konglomerat Rusia memang sangatlah erat. Pada tahun 2000-2004 diyakini Putin terlibat perebutan kekuasaan dengan para konglomerat itu, tapi berakhir dengan jalan tengah yaitu para oligark tetap mendapat kekuasaannya dan dibayar dengan dukungan eksplisit mereka terhadap Putin.

 

Pasca serangan Rusia ke Ukraina, negara-negara Uni Eropa memang gencar membekukan aset milik para pemimpin dan oligark Rusia. Bahkan Swiss menghentikan tradisi netralitasnya dan ikut menjatuhi sanksi terhadap para pemimpin dan oligark Rusia.

 

“Dengan mempertimbangkan intervensi militer Rusia ke Ukraina yang terus berlanjut, Konsul Federal mengambil keputusan pada 28 Februari untuk mengadopsi paket-paket sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa pad a 23 dan 25 Februari,” bunyi pernyataan tertulis pemerintah Swiss, seperti dikutip dari Reuters.

Baca Juga  Rais Aam PBNU: Mahfud MD Salah Satu Capres Alternatif di Pemilu 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *