Berita Orbit, Jakarta-70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran dan dinikmati masyarakat mampu. Data itu dipaparkan oleh adan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia.
“Tujuh puluh persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Padahal, menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu,” kata Jubir BIN, Wawan Hari Purwanto dalam keterangannya.
Alhasil, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Pertalite, Solar dan Pertamax yang berlaku pada Sabtu, 3 September 2022.
Keputusan ini dinilai sebagai pilihan terakhir pemerintah untuk mengalihkan subsidi, sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Picu Kenaikan Inflasi Hingga 6,27 Persen
“Wacana kenaikan BBM bersubsidi mencuat seiring membengkaknya nilai subsidi yang mencapai Rp502 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 Triliun,” katanya.
“Jika tidak ada kenaikan, harga BBM Pertalite dan Solar saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502 triliun. Angka itu sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat,” tambah dia.
Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran dengan mempersiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
Yakni sebesar Rp150 ribu per bulan mulai September selama empat bulan. Subsidi upah Rp9,6 triliun juga diberikan kepada kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Selain itu juga diberikan bantuan Rp2,17 triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan.
Baca Juga: Updates Harga BBM Terbaru 3 September 2022 untuk Provinsi Lampung dan Jawa Barat
“Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol. Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan,” katanya.
