Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyoroti menguatnya pengaruh liberalisme yang dinilai berdampak buruk terhadap jati diri bangsa Indonesia. Dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun, DPP PRIMA menegaskan bahwa liberalisme telah menggerus nilai gotong royong sebagai fondasi bangsa.
Liberalisme Menggerus Jati Diri Bangsa
Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa liberalisme tidak membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Sebaliknya, sistem ini justru memperlebar kesenjangan sosial serta memicu konflik dan kerusakan lingkungan.
“Liberalisme telah menjauhkan bangsa ini dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Gotong royong sebagai jati diri bangsa tergerus, sementara yang diuntungkan hanya segelintir elite,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Agus Jabo menambahkan, praktik liberalisme membuat Indonesia seolah dikuasai kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kemakmuran rakyat. “Indonesia bukan milik segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, praktik liberalisme harus dihentikan dan kita harus kembali ke jati diri bangsa,” tegasnya.
Kembali ke UUD 1945 dan Perubahan Sistem Politik
PRIMA menilai liberalisme telah menjauhkan pembangunan nasional dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Untuk itu, partai ini memandang perlu langkah strategis mengembalikan pembangunan nasional agar berpihak pada rakyat.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah pentingnya menjadikan kembali UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. PRIMA mengusulkan sejumlah jalan konstitusional, antara lain melalui amendemen oleh MPR RI, penerbitan Dekrit Presiden, hingga referendum nasional.
“Semua langkah tersebut adalah jalan konstitusional yang sah. Intinya adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memastikan negara hadir untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, PRIMA mengusulkan perubahan dalam sistem politik nasional, khususnya mekanisme pemilihan kepala daerah. Pandangan yang disampaikan adalah agar pemilihan gubernur hingga kepala desa tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip demokrasi kerakyatan dan musyawarah mufakat.
“Demokrasi bukan sekadar soal memilih langsung, tetapi bagaimana keputusan politik benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat melalui musyawarah dan kebijaksanaan,” ujarnya.
Melalui refleksi akhir tahun ini, PRIMA menegaskan komitmennya memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DPP PRIMA, pimpinan organisasi rakyat, serta perwakilan mahasiswa, buruh, dan tani.
