Ketua DPRD Desak Pemkab Bogor Segera Carikan Tunjangan Penghasilan Pegawai
CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor segera mencairkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah dianggarkan di APBD 2023.
Pasalnya hingga hari ini, hak yang harus diterima para ASN itu belum juga direalisasikan sehingga dinilai lamban.
“Sampai hari ini Maret 2023, TPP belum dicairkan. Itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogorm Rudy Susmanto kepada Radar Bogor, Kamis (16/3/2023).
Menurut Rudy, lambannya pencairan anggaran belanja wajib dan mengikat yang menjadi hak para pegawai, bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan.
Untuk itu dia meminta TPP yang sudah menjadi hak pegawai segera dicairkan. Selain itu, beberapa anggaran seperti infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan.
Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN berkenaan hal tersebut. “Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat memasuki hari raya idul fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik,” kata Rudy.
Ketua DPRD juga mengingatkan, salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karenanya, APBD seharusnya dapat dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat.
Apalagi untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan. “Sejak awal kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan adminitrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan,” tukasnya.
Untuk diketahui, ASN di lingkungan Pemkab Bogor saat ini tengah gusar. Pasalnya, sampai saat ini TPP Tahun 2024 belum juga cair.
Jika berkaca pada wilayah tetangga seperti Kota Depok dan Kota Bogor, TPP sudah cair terlebih dahulu. Hal itu membuat para abdi negara di lingkungan Pemkab Bogor mengeluh.(cok)
